Kekurangan Bahan Baku Porang,Pemkab Lotim Kerjasama Dengan Kabupaten Luar
LOTIM LOMBOKita – Pabrik pengolahan porang di Lombok Timur saat ini mengalami kekurangan bahan baku,,mengakibatkan pabrik porang tak beroperasi. Untuk perhari pabrik mampu memproduksi bahan baku porang 50 – 80 ton, untuk memenuhi kebutuhan industtri porang Pemkab bekerjasama dengan kabupaten lain.
“Luas lahan porang di Lotim capai 220 hektar, tetapi karena kekuranhan bibit lahan ,merimbas hasil panen berkurang,”ungkap Kepala Dinas Perindustrian Lombok Timur M Azlan, Rabu.
Menurut Azlan. Kalau kekurangan bibit terus terjadi,sudah tentu berimbas di pabrik, tak bisa berproduksi karena kekurangan bahan baku. Pabrik akan berpungsi maksimal kembali ketika nusim porang.
“Karena kekurangan bahan baku, pabrik untuk sementara tak beroperasi,” katanya, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku porang ini, Pemkab telah bekerja sama dengan beberapa kabupaten di NTB, seperti KLU, Bima dan Dompu.
“Masa tanam porang ini enam bulan, dan diperkirakan Mei 2026 ketika musim porang pabrik kembali beroperasi,” sebutnya, tak beroperasi tiap hari kare kekurangan bahan baku tersebut.
Kebih lanjut Azlan mengatakan,. Untuk mengatasi persoalan bahan baku porang ini, sentra idustri porang terbantu oleh masyarakat petani porang, melalui kelompok Perhimpunan Penggiat Porang Nusantara (P3N), sebagai upaya konsolidasi produksi dan distribusi hasil panen ke pabrik.
“Untuk mendukung produksi pabri. Selain dibantu Penggiat Porang, Dinas Pertanian juga membantu dengan menyiapkan bibit,” katanya
Terkait harga, porang ini beda dengan tembakau, harga bisa ditetapkan langsung, saat ini saja harga perkilo porang Rp 11 ribu dan ini harga tertinggi
“Harga sekarang bisa dikatakan sangat gila. Produk olahan porang inipun di ekspor ke luar negeri,” jelasnya.
Kekurangan bahan baku membuat pabrik porang saat ini berhenti beroperasi, meski dampak ekonomi dari industri ini sangat positif.
Industri porang di Lombok Timur telah menyerap sedikitnya 70 tenaga kerja, serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
