Disinyalir Gelapkan Pajak Miliaran Rupiah, Massa Teriak Copot Ketua Pembina Yarsi NTB

LOMBOKita – Ratusan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Balka Yarsi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga masih satu area dengan rumah sakit Siti Hajar.

Aksi ini menyoroti dugaan penyimpangan manajemen dan penggelapan dana di tubuh yayasan, serta mendesak pencopotan Ketua Pembina Yayasan, Lalu Moh Azhar.

Massa aksi menilai Lalu Moh Azhar turut bertanggung jawab dalam dugaan skandal keuangan yang terjadi di yayasan, khususnya terkait pengelolaan dana pajak pada tahun 2013–2015. Mereka menyebut adanya kejanggalan dalam proses pembayaran pajak,
dugaan adanya selisih dana yang mencapai miliaran rupiah yang hingga kini tidak jelas penggunaannya.

“Dana yang seharusnya dibayar untuk pajak hanya Rp2,4 miliar, tapi uang yayasan yang keluar sebesar Rp5,5 miliar. Ada indikasi dia melakukan penggelapan dana yayasan. Yang seharusnya membayar kepada negara sejumlah Rp2.417.000.000. Tetapi sama sekali ada kelebihan Rp3.000.000.000,” ujar Koordinator Umum Batur Lombok Kawal Yarsi, M. Munip. Senin (2/6/2025).

Munip menyebut, Ketua Pembina telah mengetahui dan menyepakati transaksi tersebut dalam sebuah rapat pada tahun 2015 bersama Ketua Yayasan. Ia menyatakan bahwa hal ini bukan soal persetujuan atau tidak, tetapi soal tanggung jawab terhadap dana yayasan yang dikelola.

“Nah ini kami anggap penggelapan uang yayasan. Dan ini bukan masalah keberatan atau tidak keberatan, tetapi dana yayasan yang digelapkan. Harus ada pernyataan dan jawaban secara jelas,” paparnya.

Aksi massa juga menuntut agar Ketua Yayasan RSI NTB, Lalu Imam Hambali, segera dicopot. Mereka menilai Imam Hambali telah mencoreng nama baik yayasan melalui dua persoalan besar: dugaan utang kepada kontraktor dalam pembangunan SDIT Yarsi NTB, serta pemotongan sepihak gaji karyawan dengan dalih “infaq”.

“Pemotongan gaji yang berdalih infaq itu sudah ramai diberitakan di banyak media. Ini mencoreng marwah yayasan,” ujar Munip

Dalam pernyataan resminya, massa menyuarakan empat tuntutan utama: pergantian Ketua Yayasan, pencopotan Ketua Pembina, audit menyeluruh keuangan yayasan oleh auditor independen, serta penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan dana yayasan.

Massa juga mengungkap bahwa yayasan pernah membayar jasa konsultan pajak sebesar Rp3 miliar. Padahal, setelah dicek ke Kantor Pajak, total kewajiban pajak yayasan hanya sebesar Rp2,417 miliar, yang terdiri dari pokok Rp1,745 miliar dan sisanya dicicil.

“Tidak masuk akal kalau jasa konsultan pajak lebih mahal dari pajaknya. Ini sudah terang benderang, dan harus diusut,” tambah Munip.

Dalam aksi damai tersebut, massa membawa sejumlah spanduk dengan tulisan-tulisan tajam seperti “Yayasan Korupsi, Pendidikan Mati!”, “Audit Keuangan Yayasan!”, “Usut Mark Up Pajak!”, hingga “Penggelapan Pajak = Pidana!”.

Mereka menyerukan keterlibatan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini, serta mendesak pemerintah dan otoritas keagamaan turun tangan menyelamatkan Yayasan RSI NTB dari skandal yang dinilai telah mencederai kepercayaan publik.

Aksi ini untuk menyelamatkan yayasan agar kembali sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Serta pimpinan yayasan yang kompeten dan akuntabel.

Dalam aksi tersebut, perwakilan yayasan, dr Ahmad Taufik, sempat menemui massa dan menerima surat tuntutan, namun enggan memberikan tanggapan lebih jauh. Ia hanya berjanji akan menyampaikan semua aspirasi dan tuntutan peserta aksi kepada pengurus yayasan.

“Saya akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat kepada pihak yayasan,” ujarnya singkat.