Samsat Zero Waste untuk Masyarakat Sadar Sampah dan Taat Pajak

LOMBOKita – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan sosialisasi Samsat Zero Waste, Samsat Delivery dan Samsat TMDU di Lombok Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Restaurant Ujung Landasan-Gerung, Kamis (13/2/2020).

Sekda Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM mengungkapkan, program ini nantinya harus bisa menyertakan keterlibatan seluruh aparatur UPT Samsat atau Bapenda Provinsi untuk terlibat aktif dalam mengedukasi para wajib pajak kendaraan agar mengelola sampah secara baik.

“Inovasi berupa Samsat Zero Waste, misalnya, tidak hanya menyertakan keterlibatan seluruh aparatur UPT Samsat atau Bapenda Provinsi untuk “ramai-ramai” dengan isu bebas sampah. Namun sejatinya menjadi upaya Samsat untuk terlibat aktif dalam mengedukasi para wajib pajak kendaraan agar mengelola sampah secara baik,” beber mantan Ketua Bappeda Lombok Barat ini.

Menurutnya, perkembangan pesat populasi tentunya akan berdampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan sampah. Baehaqi mengilustrasikan, bahwa jika secara rata-rata setiap rumah tangga dengan 4 sampai 5 anggota keluarga memproduksi sampah antara 0,8 sampai 1 kilogram sampah per hari, maka bisa dibayangkan berapa jumlah sampah yang diproduksi di NTB dari 5 juta warga NTB per hari.

“Di sisi lain, kita tidak membarengkan pertumbuhan itu dengan tata kelola sampah yang baik, yang integratif, yang merangkum persoalan hulu atau rumah tangga, sampai hilir di tempat pembuangan sampah. Dalam hal ini keterlibatan Samsat sangatlah penting terutama dalam hal edukasi kepada masyarakat wajib pajak,” ujar Baehaqi.

Mengedukasi dan mensosialisasikan tata kelola ideal terhadap sampah kepada masyarakat dengan pola 3 R: Reuse (memanfaatkan kembali, Reduce (memilah), dan Recycle (daur ulang) juga perlu ditekankan kembali.

“Jika tata kelola sampah baik, maka Zero Waste bukan isapan jempol, tapi telah terimplementasi menjadi kebiasaan yang positif. Tolok ukur 3 R yang sukses adalah semakin sedikit sampah yang terbuang dan terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS),” ujarnya.

Kepala Bappenda NTB Dr Ir H Iswandi, M.Si menyatakan, bahwa program Zero Waste, dimaknai bahwa masyarakat melaksanakan pengumpulan dan pemilahan sampah yang hasil dari proses tersebut bisa digunakan masyarakat untuk bisa membayar PKB.
“Pemilihan sampah organikdan an organik (sampah pelastik, red) , hasil pemilihan sampah berupa pelastik-pelastik itu dpt digunakan membayar PKB. Karena itu kita bekerjasama dengan Bank-Bank Sampah,” ungkap Iswandi. (Lpa)