1,800 Sasaran Dana PKH Kota Mataram Belum Terima Uang

LOMBOKita – Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat sekitar 1.800 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di kota itu belum menerima dana PKH sejak tahap IV tahun 2016.

Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram Hj Nita Yuliherawati di Mataram, Senin, mengatakan sekitar 1.800 keluarga penerima manfaat (KPM) itu berada di Kecamatan Ampenan.

“Sejak penyaluran dana PKH pada tahap IV tahun 2016 hingga penyaluran tahap I, II, dan III tahun 2017, KPM di Ampenan belum menerima dana PHK seperti peserta PKH di kecamatan lainnya,” katanya kepada wartawan.

Semestinya, KPM itu sudah bisa menerima dana PKH untuk komponen biaya pendidikan dan kesehatan tahap IV tahun 2017, namun hingga saat ini belum ada anggaran yang disalurkan untuk 1.800 KPM tersebut.

Menurutnya, terjadinya penundaan pendistribusian dana PKH di Kecamatan Ampenan karena adanya kesalahan teknis dalam pendistribusian, dimana dana PHK yang diterima KPM lebih besar dari jumlah semestinya.

“Pada pendistribusian ke IV, KPM menerima dana PKH sebesar Rp500 ribu yang semestinya Rp380 ribu. Kesalahan inilah yang terus kita koordinasikan apakah karena kesalahan sistem bank atau teknis di tingkat pusat,” katanya.

Akibatnya, katanya, sejumlah buku tabungan KPM diblokir pihak bank, dengan harapan mereka bisa mengembalikan kelebihan uang yang sudah ditransfer.

“Tapi kalau masyarakat sudah diterima, kita juga kesulitan menarik lagi karena sudah dipakai,” katanya.

Setiap KPM mendapatkan dana sebesar Rp1.890.000, dengan pembagian empat tahap yakni tahap pertama hingga ketiga masing-masing Rp500 ribu dan tahap keempat Rp390 ribu.

Dikatakan, kartu PKH itu saat ini digunakan juga untuk mencairkan bantuan lainnya, sehingga jika itu diblokir oleh pihak bank maka KPM tidak bisa juga menggunakan untuk pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT).

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk ke pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian masalah itu agar KPM bisa segera mendapatkan haknya.

“Kami menargetkan sebelum tahun anggaran 2017 berakhir masalah ini bisa tuntas. Jangan sampai kasus saat penerimaan peserta didik baru 2017, KPM tidak bisa menerima dana pendidikan,” katanya.

Informasi terakhir, tambahnya, tim dari pemerintah pusat segera turun dan melakukan klarifikasi terhadap kesalahan teknis yang dilakukan KPM di Kecamatan Ampenan.

“Harapan kami, tim bisa segera melakukan evaluasi dan monitoring sebagai bagian untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya menambahkan.