LOTIM LOMBOKita – Memasuki bulan kelima, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Lombok Timur sudah hampir menyentuh garis akhir.Kasi Pendataan dan Penetapan PKB dan BBNKB UPTD UPPRD Wilayah III Samsat Selong, Harun yang juga PLT kepala UPTD, mengatakan realisasi PKB per 2 Mei 2026 mencapai Rp32,6 miliar lebih dari total potensi Rp45 miliar yang dipatok tahun ini.
“Potensi PKB 2026 kita Rp45 miliar lebih. Per 2 Mei realisasinya Rp32,6 miliar lebih. Artinya sudah 72 persen lebih, padahal ini baru awal Mei,” kata Harun saat ditemui di kantornya, Senin (4/5/2026).
Capaian itu tak lepas dari skema opsen PKB yang mulai berlaku penuh sejak UU baru dijalankan 2025. Dari total PKB yang dibayar wajib pajak, 66 persen langsung menjadi hak kabupaten untuk pembangunan. Sisanya masuk provinsi.
“Netto yang sudah dibagi ke kabupaten lumayan besar. Ini langsung bisa dipakai untuk bangun jalan, jembatan, dan layanan dasar,” jelasnya.
Dari 10 kabupaten/kota di NTB, opsen terbesar masih dipegang Kota Mataram. Lombok Timur berada di posisi kedua. “Per hari, setoran PKB dan BBNKB di UPT Selong itu Rp200 juta sampai Rp400 juta. Stabil di angka itu,” tambahnya.
Selain PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga dipatok tinggi: Rp15 miliar untuk 2026. Harun optimistis target itu tercapai, bahkan terlampaui.
“Pengalaman 2025, kita bisa lampaui sampai 100 persen. UU yang berlaku sejak 2025 bikin sistem makin rapi, kesadaran bayar pajak juga naik,” ujarnya.
Ia menyebut antusiasme warga bayar pajak sejak awal tahun cukup tinggi. Samsat keliling, layanan digital, dan program pemutihan menjadi pendorong.
Dalam paparannya, Harun juga menyinggung angka Rp41 miliar lebih dari BNPB yang dialokasikan untuk pembangunan di 34 provinsi. Dana itu bagian dari transfer pusat yang salah satunya bersumber dari sektor pajak kendaraan.
Dengan tren realisasi Rp32,6 miliar di awal Mei, UPT Selong yakin target Rp45 miliar bakal tercapai sebelum Desember. “Kalau konsisten Rp200-Rp400 juta per hari, insyaallah Oktober sudah tercapai. Akhir tahun bisa 100 persen lebih seperti 2025,” katanya
Capaian ini menjadi sinyal positif bagi fiskal daerah. Semakin tinggi realisasi PKB dan BBNKB, semakin besar ruang belanja pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat Lombok Timur. Karena itu, ia mengimbau warga Lotim taat bayar pajak tepat waktu.
“Pajak yang Bapak-Ibu bayar, 66 persennya balik lagi ke Lombok Timur. Jadi jalan mulus, sekolah bagus, layanan cepat itu ya dari pajak kita juga,” tutupnya.