LOMBOKita – Babak baru kasus dugaan korupsi BLUD RSUD Praya, Lombok Tengah terus bergulir sejak pucuk pimpinan manajerial rumah sakit ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur RSUD Praya, Muzakir Langkir sebelumnya menyebut beberapa nama yang ditengarai ikut menikmati guliran dana taktis RSUD Praya.
Sebagaimana diketahui, Pucuk pimpinan manajerial RSUD Praya itu sesaat sebelum naik kendaraan tahanan sempat menyebut nama Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri dan Wakil Bupati H. Nursiah sebagai penerima dana hasil korupsi yang juga sekaligus mengakibatkan Bendahara dan PPK RSUD Praya kini sebagai tersangka.
Penasehat Hukum Muzakir Langkir, yakni Lalu Anton dihubungi wartawan mengungkapkan, aliran dana “haram” kasus RSUD Praya tidak saja dinikmati oleh kepala daerah dan oknum pejabat di lembaga adhyaksa itu, namun juga terdapat oknum Kepala Dinas dan LSM yang ada di daerah Tatas Tuhu Trasna (Tastura).
“Selain kepala daerah dan oknum di kejaksaan negeri Loteng sebagaimana yang telah disebut oleh Muzakir Langkir, ada juga oknum Kepala Dinas dengan cara dititipkan untuk perayaan HUT Adhyaksa,” papar Lalu Anton.
Terkait adanya pihak-pohak lain yang disebut kliennya sebagai penerima dana yang diambilkan dari dana taktis itu, Lalu Anton akan membukanya secara terbuka di hadapan majelis hakim saat persidangan nanti.
“Semua alat bukti berupa kuitansi dan catatan-catatan hingga tangkapan layar percakapan meminta uang akan kami tampilkan saat persidangan,” pungkas Lalu Anton.
Saat ini, lanjut Anton, pihaknya sedang berkomunikasi intensif bersama klien untuk mengajukan justice colaboratif (JC).
“Hak JC itu wajar kami dapatkan, sebab kliennya telah membantu proses penyidikan,” tambah Anton.
Lalu Anton juga mengaku klien telah siap menghadapi proses persidangan.
“Lebih cepat, lebih baik,” singkat Anton.
