Pertumbuhan 13,64 Persen NTB: Prestasi Makro dan Ujian Kualitas Pembangunan
Membaca capaian ekonomi daerah melalui data, teori pertumbuhan inklusif, transformasi struktural, dan ketahanan ekonomi wilayah
Dr. Muhamad Ali, SE., M.Si. Universitas Hamzanwadi
Membaca Angka Tanpa Terjebak Polarisasi
Pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026 merupakan capaian penting yang layak diapresiasi. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan setinggi ini menunjukkan bahwa terdapat mesin ekonomi yang kembali bergerak setelah periode sebelumnya mengalami tekanan. Karena itu, membaca capaian tersebut semata-mata sebagai keberhasilan statistik ataupun semata-mata sebagai kerapuhan struktural sama-sama berisiko menyederhanakan realitas.
Opini ini mengambil posisi akademik-konstruktif: pertumbuhan tinggi adalah kabar baik, tetapi kualitas pertumbuhan tetap perlu diuji. Pertanyaan utamanya bukan apakah angka 13,64 persen benar atau salah, melainkan bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang paling menentukan, seberapa luas manfaatnya bagi masyarakat, dan apa agenda kebijakan yang perlu diperkuat agar pertumbuhan tidak berhenti sebagai capaian makro.
Dengan sudut pandang ini, tulisan tidak diarahkan untuk membantah pemerintah atau memproduksi narasi kontra pemerintah. Sebaliknya, tulisan ini mencoba membantu publik membaca data secara lebih dewasa. Pemerintah perlu diapresiasi ketika indikator makro membaik, tetapi ruang akademik tetap perlu menjaga fungsi reflektif: memastikan bahwa capaian ekonomi bergerak menuju transformasi struktural, penguatan sektor riil, dan perluasan kesejahteraan masyarakat.
Dinamika Pertumbuhan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi
Beberapa indikator berikut menjadi basis pembacaan. Data sengaja dipilih agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada satu angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan indikator sosial-ekonomi yang lebih dekat dengan kesejahteraan masyarakat.
Gambar 1. Dinamika pertumbuhan ekonomi NTB y-on-y sepanjang 2025
Sumber: diolah dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB, 2025-2026.
Gambar 1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 tidak bergerak secara linear. Dua triwulan awal berada pada fase kontraksi, kemudian mulai pulih pada Triwulan III, dan melonjak tajam pada Triwulan IV. Pola ini penting karena angka pertumbuhan tinggi pada akhir 2025 dan awal 2026 perlu dibaca sebagai bagian dari proses pemulihan setelah basis pertumbuhan sebelumnya melemah.
Dalam ilmu ekonomi regional, pola seperti ini sering terjadi pada daerah yang memiliki sektor basis kuat tetapi juga sangat sensitif terhadap dinamika komoditas, ekspor, dan investasi besar. Ketika sektor basis bergerak, angka PDRB dapat melonjak cepat. Sebaliknya, ketika sektor tersebut tertahan, kontraksi juga dapat terasa tajam. Karena itu, diskusi akademik tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah pertumbuhan tinggi itu baik atau buruk. Yang lebih penting adalah bagaimana struktur pertumbuhan tersebut dibangun dan bagaimana efeknya menyebar ke sektor lokal.
Dari Pertumbuhan Menuju Kualitas PembangunanTeori pertumbuhan ekonomi regional dan sektor basis
Dalam teori pertumbuhan ekonomi regional, daerah dapat tumbuh cepat apabila memiliki sektor basis yang mampu menarik permintaan dari luar wilayah. Sektor seperti pertambangan, industri pengolahan, dan ekspor berperan sebagai mesin yang membawa pendapatan masuk ke daerah. Dalam konteks NTB, sektor tambang, smelter, dan industri pengolahan dapat dibaca sebagai sektor basis yang berkontribusi besar terhadap lonjakan pertumbuhan. Namun, teori ini juga menegaskan bahwa kekuatan sektor basis baru menjadi pembangunan yang sehat apabila menciptakan efek pengganda bagi ekonomi lokal.
Transformasi struktural
Teori transformasi struktural menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya ditandai oleh kenaikan output, tetapi juga oleh perubahan struktur ekonomi menuju sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah. Hilirisasi mineral dan tumbuhnya industri pengolahan dapat dilihat sebagai gejala awal transformasi struktural. Akan tetapi, transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan komposisi PDRB. Transformasi yang lebih substantif harus tampak pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan industri pendukung, perluasan usaha lokal, serta integrasi sektor besar dengan ekonomi rakyat.
Linkage effect menurut Hirschman
Albert O. Hirschman menekankan pentingnya keterkaitan ke belakang dan ke depan dalam pembangunan. Keterkaitan ke belakang muncul ketika sektor unggulan menarik pasokan lokal, tenaga kerja lokal, jasa lokal, koperasi, UMKM, dan pendidikan vokasi. Keterkaitan ke depan terjadi ketika output sektor unggulan menjadi bahan bagi aktivitas ekonomi lanjutan. Dengan kerangka ini, pertanyaan untuk NTB bukan hanya seberapa besar smelter atau industri pengolahan menyumbang pertumbuhan, tetapi seberapa jauh sektor tersebut menggerakkan rantai nilai lokal.
Pertumbuhan inklusif dan pendekatan kapabilitas
Pertumbuhan inklusif memandang keberhasilan pembangunan dari kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memperluas kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan menjaga daya beli. Sejalan dengan itu, pendekatan kapabilitas Amartya Sen menempatkan pembangunan sebagai proses memperluas kemampuan riil manusia untuk hidup layak, produktif, dan bermartabat. Karena itu, angka pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama indikator kemiskinan, pengangguran, inflasi, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi masyarakat.
Ada Perbaikan, Tetapi Kualitasnya Perlu Dijaga
Indikator sosial menunjukkan adanya perbaikan. Persentase penduduk miskin turun dari 11,91 persen pada September 2024 menjadi 11,38 persen pada September 2025. Penurunan ini perlu diapresiasi karena menunjukkan bahwa sebagian indikator kesejahteraan bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, karena angka kemiskinan masih berada pada level dua digit, agenda pengurangan kemiskinan tetap harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan.
Gambar 2. Persentase penduduk miskin NTB, September 2024 dan September 2025
Sumber: diolah dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB tentang profil kemiskinan.
Demikian pula dengan pengangguran terbuka. TPT NTB turun dari 3,30 persen pada Februari 2024 menjadi 3,22 persen pada Februari 2025. Secara statistik, ini menunjukkan perbaikan. Namun dalam perspektif pertumbuhan inklusif, TPT belum cukup untuk membaca kualitas pasar kerja. Perlu dilihat pula berapa banyak pekerja yang masuk sektor informal, bekerja paruh waktu, setengah menganggur, atau bekerja dengan produktivitas rendah. Dengan kata lain, pasar kerja tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang bekerja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia.
Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka NTB, Februari 2024 dan Februari 2025
Sumber: diolah dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB tentang keadaan ketenagakerjaan.
Inflasi juga perlu ditempatkan sebagai indikator penting. Ketika ekonomi tumbuh tinggi tetapi inflasi meningkat, daya beli masyarakat dapat tertekan. Inflasi y-on-y NTB sebesar 4,09 persen pada Maret 2026 menandakan bahwa stabilitas harga tetap menjadi agenda penting. Dalam perspektif kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna jika kenaikan pendapatan masyarakat tidak terkikis oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Gambar 4. Inflasi y-on-y NTB, Maret 2026
Sumber: diolah dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB tentang perkembangan Indeks Harga Konsumen.
Prestasi Makro, Ujian Struktur, dan Agenda Pemerataan
Secara akademik, capaian pertumbuhan 13,64 persen dapat dibaca sebagai sinyal pemulihan dan akselerasi ekonomi daerah. Pertumbuhan tinggi menunjukkan bahwa kebijakan, investasi, aktivitas industri, dan perdagangan eksternal mulai memberikan dorongan yang kuat terhadap PDRB. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk menyebut adanya kemajuan ekonomi makro.
Akan tetapi, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan PDRB. Jika pertumbuhan terutama digerakkan oleh sektor padat modal dan berbasis ekspor, maka dampaknya terhadap rumah tangga dapat berbeda dengan pertumbuhan yang digerakkan oleh pertanian rakyat, UMKM, pariwisata berbasis masyarakat, atau industri kecil-menengah. Karena itu, istilah rapuh tidak perlu dimaknai sebagai penolakan terhadap capaian pemerintah, tetapi sebagai peringatan akademik agar struktur pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.
Kerentanan struktural dapat muncul karena tiga hal. Pertama, ketergantungan pada sektor komoditas dan ekspor membuat pertumbuhan sangat sensitif terhadap harga internasional, izin ekspor, produksi tambang, dan kinerja smelter. Kedua, sektor padat modal belum tentu menyerap tenaga kerja sebanyak sektor padat karya. Ketiga, jika keterkaitan antara industri besar dan ekonomi lokal masih lemah, maka pertumbuhan dapat besar secara statistik tetapi tidak cukup luas dirasakan oleh masyarakat.
Namun demikian, pembacaan ini tidak boleh berubah menjadi narasi pesimistis. Data kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya perbaikan, walaupun masih membutuhkan penguatan. Karena itu, posisi yang lebih proporsional adalah menyebut NTB sedang memiliki momentum pertumbuhan yang kuat, tetapi momentum itu perlu diarahkan agar menjadi pertumbuhan berkualitas. Fokusnya bukan menggugat capaian, melainkan mengawal transformasi.
Mengubah Pertumbuhan Tinggi Menjadi Kesejahteraan Luas
Smelter, pertambangan, dan industri pengolahan perlu didorong agar memiliki rantai pasok lokal. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi peta kebutuhan industri dan menghubungkannya dengan UMKM, koperasi, jasa logistik lokal, lembaga pelatihan, serta perguruan tinggi.
Pertumbuhan berbasis hilirisasi membutuhkan tenaga kerja terampil. Karena itu, pendidikan vokasi, kurikulum kampus, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dunia usaha perlu diarahkan secara lebih terukur.
Pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, UMKM, dan ekonomi desa tidak boleh menjadi sektor pinggiran. Justru sektor-sektor ini penting untuk memperluas distribusi manfaat pertumbuhan dan menjaga ekonomi daerah ketika sektor tambang mengalami siklus penurunan.
Pertumbuhan tinggi akan kehilangan makna sosial apabila harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibanding pendapatan masyarakat. Stabilisasi pangan, distribusi logistik, dan penguatan produksi lokal perlu menjadi bagian dari strategi pertumbuhan inklusif.
Pemerintah daerah dapat mengembangkan indikator yang tidak hanya memantau PDRB, tetapi juga kualitas pekerjaan, kemiskinan ekstrem, inflasi pangan, rasio pekerja formal-informal, kontribusi UMKM, dan pemerataan antarwilayah. Dengan data seperti ini, perdebatan publik dapat bergerak dari opini politik menuju diskusi kebijakan berbasis bukti.
Apresiasi Capaian, Kawal Transformasi
Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 13,64 persen adalah kabar baik. Angka tersebut menunjukkan adanya akselerasi ekonomi dan memberi ruang optimisme bagi pembangunan daerah. Namun, angka tinggi juga membawa tanggung jawab kebijakan yang besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya tampak dalam statistik, tetapi juga semakin terasa dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, narasi yang paling sehat bukanlah memuji secara berlebihan atau mengkritik secara apriori. Narasi yang lebih mendidik adalah membaca pertumbuhan sebagai momentum transformasi. Pemerintah diapresiasi atas capaian makro, sementara akademisi, media, dan masyarakat sipil membantu mengawal agar capaian tersebut menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan.
Dengan demikian, pertumbuhan 13,64 persen bukan titik akhir perdebatan, melainkan titik awal pembelajaran publik: bagaimana NTB membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga tumbuh kuat, merata, dan bermakna bagi masyarakat luas.
Daftar Sumber Data dan RujukanBPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1051/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-i-2025.html BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/1070/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-ii-2025.html BPS Provinsi NTB. Perekonomian Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1089/perekonomian-nusa-tenggara-barat-berdasarkan-besaran-produk-domestik-regional-bruto–pdrb–atas-dasar-harga-berlaku-triwulan-iii-2025-mencapai-rp-49-49-triliun-dan-atas-dasar-harga-konstan-2010-mencapai-rp-28-92-triliun-.html BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1118/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-iv-2025.html BPS Provinsi NTB. Profil Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2024. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1028/profil-kemiskinan-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-september-2024.html BPS Provinsi NTB. Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1109/poverty-profile-in-nusa-tenggara-barat-september-2025.html BPS Provinsi NTB. NTB, Februari 2024: Keadaan Ketenagakerjaan. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1010/ntb–februari-2024–keadaan-ketenagakerjaan.html BPS Provinsi NTB. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1052/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-nusa-tenggara-barat-februari-2025-.html BPS Provinsi NTB. Inflasi y-on-y Provinsi Nusa Tenggara Barat Maret 2026. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/04/01/1126/development-of-nusa-tenggara-barat-province-consumer-price-index-march-2026.html Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Februari-2026.aspx Artikel pemantik diskusi: Ahsanul Khalik, Tribun Lombok, Tumbuh 13,64 Persen Tapi Dibilang Rapuh: Salah Baca atau Salah Narasi? https://lombok.tribunnews.com/wiki/105033/tumbuh-1364-persen-tapi-dibilang-rapuh-salah-baca-atau-salah-narasi