LOTIM LOMBOKita – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Langkah ini dilatarbelakangi berbagai persoalan pada penerimaan siswa baru tahun sebelumnya, terutama terkait zonasi, validitas data siswa miskin, serta potensi gratifikasi. Untuk meminimalisir permasalahan serupa, diperlukan sistem, regulasi, dan komitmen bersama yang lebih kuat.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim menggelar Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Deklarasi SPMB Tahun Ajaran 2026–2027 di Aula Handayani Dikbud Lotim, Rabu (29/4).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyampaian surat edaran pencegahan korupsi dan penanggulangan gratifikasi sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah menjaga integritas layanan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, M. Nurul Wathoni, menegaskan kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait.
“Kegiatan kita hari ini adalah penandatanganan komitmen bersama terkait pelaksanaan SPMB 2026–2027 yang Alhamdulillah dapat dihadiri oleh Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Inspektorat, dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Provinsi NTB,” jelasnya.
Ia menyampaikan, SPMB bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, tetapi tanggung jawab bersama karena melibatkan banyak komponen pendukung.
“Ada Dinas Sosial yang berperan dalam menentukan status siswa miskin, dan ada juga dinas-dinas lainnya. Mudah-mudahan langkah awal ini bisa meminimalisir persoalan yang pernah terjadi dalam penerimaan siswa baru pada tahun 2025,” ungkapnya.
Wathoni menegaskan, sistem zonasi tetap menjadi dasar dalam SPMB dengan jalur reguler dan prestasi yang seluruh prosesnya berbasis sistem. “Siswa sudah diatur tempat tinggalnya sesuai sekolah yang dituju. Adapun kriteria siswa miskin akan berpengaruh terhadap program beasiswa dan dukungan lainnya,” tambahnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh stakeholder sebagai bentuk deklarasi penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026–2027 yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.