LOTIM LOMBOKita – Transformasi digital jadi senjata utama Lombok Timur genjot PAD 2026. Hal itu ditegaskan Bupati H. Haerul Warisin saat Rapat Koordinasi bersama OPD dan Bappenda, menindaklanjuti surat bupati 21 April lalu.
“2026 kita juara TP2D tingkat nasional. Pertahankan lebih sulit. Karena itu prestasi di BPK kita juga aman dan pengelolaan anggaran harus rapi,” tegas Bupati membuka rakor di Rupatama I Kantor Bupati pada Senin (4/5/2026)
Data Bappenda mencatat realisasi PAD 2026 hingga triwulan pertama baru Rp155,134 miliar atau 26,65% dari target. Untuk mengejar, digitalisasi pembayaran jadi instrumen utama.
Aplikasi Sippdah resmi diluncurkan. Semua pembayaran pajak daerah kini didorong lewat QRIS dan sistem _by name by address_. “Kita terus dorong agar pembayaran pajak tersistem, tercatat nama dan alamatnya. Ini jadi indikator kinerja OPD,” jelas perwakilan Bappenda.
Hasil Rakor 2026 disepakati sistem pembayaran digital wajib jalan. Tapi PR masih ada. “Diperlukan peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM,” tambah Bappenda.
Bupati mengingatkan, 2025 Lombok Timur borong hampir 11 penghargaan. Makanya di 2026 ini berat. Caranya cuma satu yakni koordinasi dan komunikasi.
“Aset lahan jangan disewakan dengan nilai sama seperti tahun lalu. Harus naik,” pesannya.
Kabar baik datang dari sektor pertanian. 2026 semua sudah aman. Pupuk aman, harga jual hasil pertanian sesuai HET. Yang paling mengejutkan, harga porang Rp10.200 per kilo, mengalahkan harga jagung.
Karenanya, Bupati minta Bappenda punya konsep jelas kejar PAD lebih tinggi dari 2025 dengan terus mengikuti perkembangan teknologi. “Jangan malu meniru hal positif. Penerapan digitalisasi sistem pembayaran itu wajib untuk semua sumber pajak,” tegasnya.
Sinergi antar OPD juga ditekankan. Bupati bahkan minta pengusaha tembakau di Lotim dicek PPG-nya. Apakah sesuai atau tidak, harus jelas.
Dengan Sippdah, QRIS, dan data _by name by address_, Pemkab Lotim optimistis target PAD 2026 tercapai. Gelar juara TP2D Nasional jadi bukti, kini tinggal mempertahankan.