LOMBOKita – Kelompok pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program pencapaian swasembada bawang putih di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
“Kita harap persoalan yang kemarin di tahun 2017, tidak kembali terulang di tahun ini dan seterusnya. Jadi kami berinisiatif melaporkannya agar pemerintah segera melakukan evaluasi,” kata Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS) Handanil yang dihubungi wartawan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.
Inisiatif itu muncul setelah Handanil bersama kelompoknya melihat realisasi penyaluran bantuan benih bawang putih lokal di akhir tahun 2017, banyak muncul indikasi penyimpangan.
Dari hasil penelusurannya, banyak kelompok tani yang tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali kebagian jatah.
“Ada juga kelompok tani yang dapat jatah lebih dari kuota. Yang lebih itu (jatah kuota) titipan penyalur, disana muncul dugaan kalau hasil produksinya dijual ke importir,” ujarnya.
Dengan melihat persoalan ini, Handanil bersama kelompok pemuda Sembalun dan perwakilan kelompok tani mengambil langkah dengan bersurat ke DPRD Lombok Timur.
Dalam suratnya, kelompok pemuda Sembalun bersama masyarakat petani meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem penyaluran bantuan benih bawang tersebut, termasuk menindak tegas oknum yang sengaja memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari program jangka panjang ini.
Namun setelah melayangkan surat ke meja DPRD Kabupaten Lombok Timur, Handanil bersama kelompoknya tidak juga mendapatkan tanggapan. Hingga surat kedua dilayangkan, Handanil melihat upaya yang dilakukan di tingkat kabupaten tidak juga membuahkan hasil.
“Ini sudah yang kedua kalinya kita bersurat, tapi sudah hampir dua bulan tidak ada respon. Sudah kami coba hubungi ketua komisinya, tapi alasan selalu sama, katanya ada kunjungan, sibuk, cuti,” ucapnya.
Tidak berhenti sampai disitu, pekan lalu Handanil bersama kelompoknya kembali mencoba upaya ke tingkat yang lebih tinggi, yakni ke lingkup provinsi hingga ke pusat.
“Kami coba bersurat ke DPRD NTB dan DPR RI, tapi masih menunggu jawaban, semoga ada tanggapan,” ucapnya.
Begitu juga dengan mencoba menempuh upaya hukum ke pihak kejaksaan. Pada kesempatannya turun ke Kota Mataram, Handanil bersama kelompoknya mendatangi Kantor Kejati Nusa Tenggara Timur (NTB).
“Waktu itu langsung bertemu dengan humasnya, kami disarankan untuk memvalidkan data dulu, baru kembali melapor. Rencananya kalau data sudah lengkap, kami akan datang kembali bertemu kepala Kejati NTB,” kata Handanil.