LOTIM LOMBOKita – Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Lombok Timur Roma Hidayat memberikan klarifikasi, terkait dugaan terjadinya kasus pelecehan yang terjadi di Institut Teknologo Sosial dan Kesehatan (ITKES) Muhammadiyah Selong, yang diungkapkan mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa Senin lalu.
” Dugaan yang disampaikan mahasiswa saat unjuk rasa, terkait dugaan pelecehan seksual, langsung ditanggapi dengan melakukan investigasi,” ucapnya dalam jumpa Pers, Rabu (11/10).
Menurut Roma, hasil investigasi yang dilakukan pengurus daerah, apa yang disampaikan mahasiswa tersebut sebatas dugaan, karena tidak ada bukti valid, sehingga PD membantah adanya dugaan pelecehan tersebut.
“ Apa yang disampaikan Itu isu, hanya untuk membuat sensasi agar unjuk rasa yang mereka lakukan menjadi perhatian,” katanya.
Menurutnya, dari mediasi yang dilakukan, antara pihak yang dituduh dan korban pelecehan tersebut, hanya menunjukkan bukti via mesengger yang tidak bisa dijadikan bukti.
Bahkan menurut Roma. Kejadian yang disampaikan tersebut diduga terjadi setahun lalu. dan tidak pernah terjadi sentuhan secara fisik.
“Persoalan ini, justru sudah terselesaikan pada bulan itu juga tahun 2021 lalu, dan para pihak sudah berdamai,” katanya.
Dikatakan pula, kalau memang persoalan yang dimaksud belum selesai, tentu korban harusnya melapor ke aparat hukum. Kalau tidak dilakukan, sebut Roma,
maka kami yang akan membuat laporan, hingga persoalan ini menjadi terang benderang.
“Itu semata untuk menjaga nama baik perguruan Muhammadyah yang memiliki landasan fundamental agama Islam,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadyah Lotim, Misnuddin Mahdan, SH.MH. menyatakan, bahwa tuntutan yang mereka kemukakan tersebut, sebenarnya bukan tuntutan arau keharusan, tetapi belakangan diubah menjadi sebuah masukan.
Sebelumnya, kata dia, sudah beberapa kali dilakukan mediasi, tetapi mentok, karena keinginan mereka hanya ketemu dengan Rektor saja.
“Ketika dipertemukan, malah tuntutan mereka berubah menjadi sebuah masukan, terutama dalam pembentukan satgas perlindungan perempuan,” katanya.
Soal masukan mereka, sebutnya, tetap akan dilakukan pembentukan satgas yang dimaksud, lagi pula itu rekomendasi dari Pengurus Muhammadyah.
Sejujurnya, setiap ada persoalan, pihak rektorat ataupun dosen yang ada di Perguruan Muhammadyah ini, selalu terbuka, karena konsep dasar dari perguruan Muhammadyah ini adalah selalu mengedepankan demokrasi sesuai ajaran agama Islam,”sebutnya.