LOTIM LOMBOKita – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekda H. M. Juaini Taofik melakukan kunjungan silaturahmi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (28/4).
Dalam kunjungan itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pada 2026, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan komitmen tersebut tetap menjadi prioritas demi menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kami tetap berkomitmen untuk mencapai UHC pada 2026. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pencapaian UHC dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial RI dan BPJS Kesehatan. Sinergi ini dinilai penting untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat di Lombok Timur.
“Kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan BPJS menjadi kunci, agar jaminan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi secara menyeluruh,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini sebanyak 703 ribu warga Lombok Timur telah ditanggung pemerintah pusat. Sementara 286 ribu lainnya dijamin melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai Pemda Lombok Timur, dan sisanya berasal dari skema kepesertaan lain.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga mengangkat agenda pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Lombok Timur. Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Jerowaru dipastikan dimulai Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, yang turut mendampingi kunjungan tersebut menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting, baik dalam sektor kesehatan maupun pembangunan infrastruktur pendukung,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan pemerintah pusat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.