Jumat Salam, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Acungi Jempol PKK Desa Kesik Atasi Sampah
LOMBOKita – Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) acungi jempol jajaran pengurus PKK Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur atas kegigihannya mengatasi masalah sampah.
Kepala UPTD SMKPP Negeri Mataram, Sugiarta, SPi., MPd.,MSi mewakili Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB mengungkapkan, Jumpa Masyarakat, Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam) merupakan program yang diluncurkan oleh Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi untuk menyerap segala aspirasi masyarakat dengan cara turun langsung ke desa.
Hadir dalam kesempatan itu, Penjabat Kepala Desa Kesik, Suratman Syarif, para Kepala Wilayah atau Kepala Dusun, PKK Desa Kesik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tenaga penyuluh pertania serta sejumlah pejabat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Beberapa aspirasi yang diterima pada kesempatan itu diantaranya terkait program Zero Waste, Kesehatan, masalah pertanian, serta kesenian tradisional.
Kepala Wilayah Montong Teker, Yusron Amrin mengungkapkan, persoalan yang selama ini terjadi dan bahkan berlangsung setiap tahun yakni masalah bantuan pupuk bersubsidi yang sering terlambat datang dan kadang tidak ada saat petani sedang membutuhkan.
“Begitu pula dengan bantuan benih juga sering terlambat datang, sehingga petani tidak bisa semai bantuan bibit yang diberikan. Seharusnya, benih itu datang jauh sebelum musim tanam,” kata Yusron Amin.
Yusron Amin juga menyoal soal RDKK yang masih banyak belum mengakomodir kalangan petani. Sementara harga pupuk non-subsidi sangat mahal. Ironinya, kata Yusron Amin, masyarakat tani yang sudah didata namanya tidak masuk dalam RDKK.
Kepala Wilayah Dusun Lelong, Muslihin menyampaikan permasalahannya bidang kesenian tradisional yang terkesan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah bahkan provinsi.
“Sebagian besar masyarakat kami disana berprofesi di bidang kesenian tradisional, mulai dari pembuatan alat maupun grup musik ada di Dusun Lelong. Namun selama ini tidak pernah ada bantuan maupun pembinaan dari pemerintah,” kata Muslihin.
Sementara itu, Kepala Wilayah Musok, M Tajudin Subki mempertanyakan masih adaya masyarakat yang belum mendapatkan kartu jaminan kesehata berupa BPJS sehingga kesulitan dalam biaya berobat di rumah sakit yang notabene masih mahal jika sebagai pasien umum.
“Kita belum mendengar adanya anggaran kesehatan dari pemerintah selain dari BPJS, sementara untuk mendapatkan kartu BPJS juga masyarakat masih banyak yang paham. Setidaknya ada kelonggaran bagi masyarakat miskin untuk berobat ke rumah sakit,” tandas M. Tajudin Subki,
Ketua PKK Desa Kesik, Husnihari pada kesempata itu juga memaparkan keluhannya terhadap pembinaan pemerintah daerah maupun provinsi NTB terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menangani masalah sampah.
Selama ini, kata dia, PKK Desa Kesik hanya inisiatif sediri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu rumah tangga untuk memilah sampah dari rumah dan didaur ulang oleh PKK Desa Kesik.
Hasil sampah yang dikumpulkan tersebut, kata Husnihari, ada yang didaur ulang sebagai bahan kerajinan dan ada pula yang dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos.
Karena itu, Ketua PKK Desa Kesik sangat berharap dengan program JUMAT SALAM yang diluncurkan pemerintah provinsi NTB dapat sebagai penyalur aspirasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, sehingga Jumat Salam tidak menjadi program seremonial belaka.
“Semoga program Jumat Salam ini dapat berkelanjutan sehingga pemerintah bisa tahu apa keluhan masyarakat di bawah dan merealisasikannya dalam bentuk kebijakan,” harap Husnihari.
Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB tanggapi aspirasi masyarakat
Kepala UPTD SMKPP Negeri Mataram, Sugiarta, SPi., MPd.,MSi mewakili Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan kalangan Kepala Wilayah dan PKK Desa Kesik saat melakukan Jumat Salam di Kantor Desa Kesik, Jumat (1/3/2024).
Sugiharta mengungkapkan, pemerintah provinsi NTB telah lama menggalakkan program Zero Waste untuk mengatasi masalah sampah, sehingga sampah tidak lagi menjadi sumber penyakit masyarakat tetapi menjadi sumber penghasilan sehari-hari setelah diolah menjadi kerajinan.
Dalam mengatasi masalah sampah ini, kata Sugiharga, masyarakat tidak perlu lagi saling menyalahkan tetapi harus saling menyadarkan bahwa sampah adalah hal yang harus segera ditangani dengan baik. Jangan dibiarkan menumpuk berhari-hari dan menimbulkan bau tak sedap serta menjadi sarang penyakit yang sewaktu-waktu bisa menjangkiti masyarakat sekitar.
Sugiharta juga mengajak keterlibatan seluruh Kepala Wilayah dan kalangan pemuda-pemudi untuk terlibat aktif dalam mengatasi persoalan sampah di dusun masing-masing, sambil terus memberikan edukasi pemilahan sampah-sampah rumah tangga kepada masyarakat.
“Kami dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB memberikan acungan jempol dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus PKK Desa Kesik yang selama ini membantu pemerintah daerah mengatasi masalah sampah,” kata Sugiharta sembari mengajak seluruh hadiri mengacungi jempol ke arah Ketua PKK Desa Kesik, Husnihari.
Untuk pembinaannya, Sugiharta meminta Ketua PKK Desa Kesik membuat proposal untuk mengajukan bantuan pendampingan serta mengajukan alat penggiling sampah ke pemerintah daerah Lombok Timur maupun pemerintah provinsi NTB.
“Ini sekaligus bisa menjadi program desa untuk pembuatan pupuk organik. Kumpulkan sampah dan dibuat jadi pupuk organik. Libatkan tenaga penyuluh dan para remaja-remaji,” tandas Sugiharta. “Silakan pemerintah desa bersurat ke Dinas Pertanian untuk meminta penyuluhan pembuatan pupuk organik. Jadikan Kesik ini sebagai pilot project Pemilahan Sampah, atau bisa juga sebagai Desa Bebas Sampah,” imbuh Sugiharta.
Sugiharta bahkan menyarankan agar setiap dusun di Desa Kesik ini memiliki Bank Sampah agar mudah diolah. Minta pendampingan tenaga Penyuluh Pertanian untuk pembuatan pupuk organik.
Terhadap keinginan Kepala Wilayah Lelong, Muslihin yang meminta dana pembinaan dan pengadaan alat-alat kesenian, Sugiharta meminta masyarakat membuat kelompok kesenian maupun Sanggar Seni dan mengajukan permohonan pendampingan dan alat-alat kesenian ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB.
“Kalau sudah ada pembinaan, nanti bisa ditampilkan pada acara-acara budaya yang diadakan pemerintah. Sesekali tampil dong. Tapi juga perlu bersurat agar pemrintah juga mengetahui keberadaan kelompok-kelompok seni,” ujar Sugiharta.
Sementara itu, terkait program kesehatan dan BPJS Kesehatan, Sugiharta meminta Kepala Wilayah untuk melakukan pendataan dan dilaporkan ke pemerintah desa, sehingga untuk dilanjutkan ke pemerintah kabupatn.
“Informasi dari penjabat Kepala Desa bahwa pendataan masyarakat penerima BPJS sedang dilakukan perbaikan. Karena itu, silakan ajukan data untuk diverifikasi dan diajukan,” kata Sugiharta.
Masalah Pupuk Bukan Hanya di NTB tapi Nasional
Sementara itu, terkait persoalan pupuk yang dikeluhkan masyarakat, ditanggapi langsung oleh tenaga penyuluh pertanian Desa Kesik, Lalu Tafsir Jayadi Sopyan. Yang baru dua bulan menjabat di desa itu.
Menurut Lalu Tafsir Jayadi Sopyan, persoalan kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di NTB, tetapi secara nasional. Saat ini pupuk disubsidi setengahnya akibat dampak Covid-19 yang lalu.
Pihaknya, kata Lalu Tafsir, sedang melakukan pendataan masyarakat yang akan diusulkan dalam RDKK. Hanya saja, saat dilakukan pendataan, masyarakat masih sulit untuk dimintai salinan KTP oleh petugas.
“Silakan masyarakat yang belum masuk RDKK agar melapor ke Kepala Wilayah masing-masing, atau pun ke Ketua Kelompok atau langsung menghubungi dirinya selaku Tenaga Penyuluh Pertanian di Desa Kesik,” kata Lalu Tafsir Junaidi Sopyan.
Kemudian kenapa pupuk subsidi datang terlambat, Lalu Tafsir mengatakan pada posisi yang sama dengan masyarakat, bahwa harus dimaklumi birokrasi yang cukup panjuang. Hal itu yang membuat pupuk datang terlambat ke masyarakat.
Lalu Tafsir Junaidi juga mengapresiasi antusias masyarakat melakukan pengolahan sampah. Potensi untuk pembuatan pupuk organic juga sangat besar, karena banyak masyarakat yang memelihara sapi.
“Kan mulai kita dengar istilah bahwa kotoran sapi itu lebih banyak untungnya daripada sapi,” kata Lalu Tafsir seraya menyampaikan keinginannya untuk membentuk Kelompok Wanita Tani di Desa Kesik.
Nanik Ariati . S.P., M.Si dari Dinas Pertanian Provinsi NTB menambahkan, karena kebanyakan masyarakat sebagai petani sehingga pupuk memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Namun diakuinya, pupuk subsidi masih sering terlambat karena adanya bongkar muat kapal kapasitas besar sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran ke tingkat distributor dan pengecer.
“Masih serignya terjadi pemindahan pengecer, sehingga pengecer baru juga membutuhkan waktu lama untuk mengurus administrasi,” jelas Nanik Ariati.
Karena itu, Nanik meminta masyarakat juga harus aktif berkonsultasi dengan tenaga PPL terkait masalah pupuk dan bibit.
Sebagai kata penutup, Sugiharta meminta pemerintah desa Kesik memanfaatkan teknologi informasi digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Buat ruangan khusus, libatkan anak-anak muda sebagai tenaga admin di media sosial desa,” kata Sugiharga.
Tinggalkan Balasan