LOMBOKita – Disamping Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Bara usulkan dana untuk peningkatan produksi kakao, mereka juga mengusulkan jatah pupuk urea bersubsidi untuk musim tanam tahun 2018 sebanyak 225 ribu ton yang dibagi untuk petani di 10 kabupaten/kota.
“Usulan kami sama dengan tahun 2017, namun yang diberikan oleh Kementerian Pertanian sebanyak 156 ribu ton. Awalnya, sebanyak 125 ribu ton, namun ada penambahan menjelang akhir tahun sebanyak 12.500 ton,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Husnul Fauzi, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan keinginan agar mendapatkan kuota urea bersubsidi sesuai usulan untuk mewujudkan upaya peningkatan produksi pangan melalui Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) pada tahun 2018.
NTB mentarget produksi beras pada musim tanam 2017 sebanyak 1,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional.
Potensi luas tanam padi di NTB, mencapai 475 ribu hektare (ha). Dari potensi tersebut diharapkan luas panen padi pada musim tanam tahun 2017 mencapai 80 persen.
Husnul menambahkan untuk target produksi jagung pada musim tanam 2017 sebanyak 2,4 juta ton dari lahan tanam seluas 400.553 ha. Target tersebut jauh meningkat dibanding target tahun sebelumnya sebanyak 1,1 juta ton dengan realisasi mencapai 1,24 juta ton.
Target lahan tanam jagung seluas 400.553 ha terdiri atas lahan sawah seluas 215.553 ha dan lahan bukan sawah seluas 185.000 ha. Lahan bukan sawah tersebut difokuskan di Pulau Sumbawa.
Target lahan tanam jagung pada lahan bukan sawah seluas 185.000 ha tersebut tersebar di Kabupaten Sumbawa 90.165 ha, Dompu 20.376 ha, Bima 64.866 ha, Sumbawa Barat 6.378 ha, dan Kota Bima seluas 3.215 ha.
Mantan Kepala Dinas Perkebunan NTB ini juga menegaskan bahwa NTB ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang akan menjadi sentra produksi tanaman kedelai pada 2018.
“Untuk musim tanam tahun 2017, kami targetkan produksi kedelai sebanyak 134.754 ton,” katanya menyebutkan.
Husnul berharap agar Kementerian Pertanian mempertimbangkan berbagai upaya NTB meningkatkan produksi tanaman pangan dalam memberikan alokasi pupuk urea bersubsidi.
“Penetapan jatah untuk masing-masing provinsi belum ada dari pusat. Biasanya nanti menjelang akhir tahun. Tapi kami berharap usulan sebanyak 225 ribu ton disetujui,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pemasaran PT Pupuk Kaltim Wilayah NTB H Rachmansyah, mengatakan informasi tentang kuota urea bersubsidi untuk NTB pada tahun 2018 belum diterima.
Meskipun demikian, pihaknya telah melakukan persiapan untuk melaksanakan tugas pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah pada musim tanam tahun 2018.
“Kami wajib menyediakan stok minimal untuk kebutuhan satu bulan ke depan. Itu sudah aturan agar tidak terjadi kelangkaan, terutama ketika petani membutuhkan pupuk,” ujarnya.