Buntut PSU Yang Tak Dilaksanakan, KPU dan Bawaslu Lotim Di Demo,

Keterangan FOTO : masa aksi KNPI, KSPN, dan PMII melakukan akso demo di kantor KPU dan Bawaslu Lotim, Selasa (5/3)

LOTIM LOMBOKita – Buntut hasil pemilu 2024, yang di tengarai adanya dugaa oknum KPU dan Bawaslu yang ikut cawe cawe, khususnya terkait pelaksaan PSU TPS 02 Bandok kecamatan Suralaga tak dilaksanakan KPU, berbuntut panjang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Lombok Timur bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan KSPN Lotim menggelar aksi demo, Selasa (5/3).

Terkaiat pelaksaan PSU inj, telah ada rekomendasi dari pihak Bawaslu, namun justu KPU ditengarai mengabaikan rekomendasi Bawaslu tersebut, dengan alasan kasus Bandok masuk ranah pidana.

“Saya heran dengan KPU yang tak melakukan PSU di TPS 02 Bandok, padahal sudah jelaa ada orang yang sudah meninggal dunia di temukan namanya ikut nyoblos,” ungkap Ketua KNPI Lotim Irwan Safari saat berorasi di depan kantor KPU, Selasa (5/3).

Padahal secara hukum, apabila suatu yang dinyatakan masuk unsur pidana, maka secara otomatis sudah masuk unsur perdata, dan melaksanakan PSU

Hal senada disampaikan, Ketua KSPN Lotim, Muhyi, dirinya mengatakan dalam kasus TPS 02 Bandok, ada ditemukan 33 pemilih siluman, dari jumlah tersebut ada diantaranya sudah meninggal dunia dan berada di luar Negeri, tetapi tercatat menggunakan hak pilihnya.

” Kita inginkan KPU dan Bawaslu Lotim sebagai pengelenggara menyelenggaran amanah dengan baik, dan melahirkan pemlih yang cerdas,” ucap Muhyi dalam orasinya.

Sehingga terkait tidak dilaksanakan PSU di TPS 02 Bandok oleh KPU, pihaknya mendorong Bawaslu Lotim untuk menempuh jalur hukum, mempidanakan KPU selaku penyelenggara pemilu,

Apalagi dalam kasus ini, KPU dan KPPS di duga ikut bermain di TPS 02 Bandok.terkait untuk.mendulang suara salab seorang oknum anggota legislatif dapil V.

” Bawaslu jangan seperti macan ompong, selaku pengawas pemilu, geret KPU Lotim ke ranah hukum,bila.perlu laporkam ke DPKP,” tegasnya.

Apalagi dalam kasus Bandok ini, sebut Muhyi,Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU.tetapi justru KPU mengabaikan, tak melaksanakan PSU di TPS bandok tersebut.

Begitupun dengan persoalan yang lain, sentra Gakkumdu telah melakukan kajian – kajian dan mekanisme – mekanisme dalam penanganannya secara berjenjang, hingga kemungkinan-kemungkina penyelesaiannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya di TPS 02 Bandok.

Setelah puas berorasi. Masa aksi yang berlangsung damai tersebut, mendapat pengamanan dari aparat kepolisian, dan membubarkan diri secara tertib,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini