Hilirisasi Industri Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berkelanjutan

LOMBOKita – Hilirisasi industri menjadi strategi utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Dr. Maharani, Akademisi dari Universitas Gunung Rinjani (UGR).

Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan agar Indonesia memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya alam yang dimiliki.

Dr. Maharani menekankan bahwa sektor pertambangan dan hasil bumi merupakan pondasi utama ekonomi Indonesia.

“Kita tidak hanya memiliki minyak, tetapi juga emas, nikel, serta komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, cokelat, dan kopi. Sayangnya, banyak dari hasil bumi ini diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah yang optimal,” ujarnya, Kamis (20/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa hilirisasi industri dapat meningkatkan nilai jual komoditas sebelum diekspor.

“Jika kita mengolah kelapa sawit menjadi produk turunan seperti minyak goreng atau biodiesel sebelum diekspor, tentu nilai ekonominya akan jauh lebih besar dibandingkan menjual bahan mentah,” katanya.

Lanjut Dr. Maharani, dengan adanya Industri hilir tentu akan memerlukan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sekadar mengekspor bahan mentah. Dengan berkembangnya sektor manufaktur dan industri pengolahan, secara otomatis akan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

“Jika hilirisasi diterapkan secara optimal, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi, sehingga ketahanan pangan dan industri semakin kuat,” ucapnya.

Potensi Hilirisasi di NTB
Dalam konteks daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat (NTB), sektor pertanian dan pertambangan masih menjadi pilar utama ekonomi.

“Saat ini, pertambangan adalah penyumbang terbesar bagi ekonomi NTB, disusul oleh sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan,” jelas Dr. Maharani.

Selain itu, kata Dr. Maharani, sektor kelautan dan perikanan juga tidak kalah menyumbang pendapatan ekonomi cukup besar di NTB, terlebih saat ini ada banyak tambak udang tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa sektor tambang memiliki keterbatasan umur dan ketergantungan pada regulasi global yang dapat berubah sewaktu-waktu.

NTB memiliki potensi besar dalam beberapa komoditas unggulan, seperti cabai dan kelapa yang telah diekspor ke 16 provinsi.

“Jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB sesuai target nasional sebesar 8%, maka kita harus fokus pada pembangunan sektor ini, termasuk melalui hilirisasi,” paparnya.

Menurutnya, tanpa strategi hilirisasi yang kuat, pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 5% akan menjadi tantangan berat.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor tambang yang suatu saat akan habis. Perlu ada perencanaan jangka panjang agar ekonomi NTB tetap tumbuh secara berkelanjutan,” tambahnya.

Meskipun hilirisasi menjanjikan manfaat besar, tantangan tetap ada. Biaya investasi dalam pengolahan hasil bumi cukup tinggi, sementara regulasi baik di tingkat nasional maupun global juga berpengaruh terhadap kebijakan hilirisasi.

“Namun, jika pemerintah dan pelaku industri bersinergi dalam membangun infrastruktur dan kebijakan yang mendukung, maka hilirisasi industri dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dr. Maharani.